Yogyakarta – Ada beberapa hal penyebab korupsi di antaranya nilai budaya yang membenarkan upeti, situasi, dorongan untuk mempersiapkan hari tua dengan pendapatan memadai serta lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu pengawasan bagi organisasi yang acceptable, profitable, applicable dan accountable. Maka itu, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menggelar workshop Good Governance, dengan harapan tata kelola universitas semakin baik.
”Yang perlu diingat adalah jangan sampai ada serupiahpun dana yang tidak dipergunakan untk kepentingan negara, jangan sampai terjadi kebocoran,” kata Faizal Banu, M.Hum dalam rapat koordinasi Implementasi dan Pengembangan Good Governance di Rektorat UNY, Kamis (27/12).
Satgassus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi DIY tersebut mengungkapkan, bentuk pengawasan yang ada di organisasi meliputi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. ”Pengawasan melekat oleh atasan masing-masing dan pengawasan fungsional oleh aparat fungsional yang bersangkutan,” ujar Faizal Banu dilansir www.uny.ac.id.
Menurutnya, strategi dasar dalam menanggulangi penyimpangan adalah penanggulangan kausatif yaitu mencari tahu sebab kejahatan dan penanggulangan komprehensif melalui pendekatan kebijakan sosial baik aspek sosial politik moral atau pendidikan. Faizal menambahkan bahwa Kejaksaan juga siap mendampingi UNY dalam aspek hukum dan tata laksana pemerintahan yang baik.
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta, Slamet Tulus Wahyana menyampaikan bahwa untuk meningkatkan daya saing nasional perlu penerapan Good Governance melalui serangkaian kebijakan yang mensinergikan pencapaian tujuan tiga stakeholders pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.
”Tata laksana pemerintahan yang baik ini dapat dipahami dengan memberlakukan delapan karakteristik dasar,” kata Slamet Tulus Wahyana.
Karakteristik dasar tersebut meliputi partisipasi aktif, tegaknya hukum, transparansi responsif, berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat, keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, efektif dan ekonomis, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya bagi manajemen perlu menerapkan sistim pengendalian intern pemerintah meliputi audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
Kegiatan yang dibuka oleh Rektor UNY Sutrisna Wibawa tersebut diikuti oleh para pejabat termasuk para kepala bagian dan kepala sub bagian. Menurut Rektor dengan adanya workshop ini para peserta dapat mengetahui bagaimana mengelola perguruan tinggi dengan baik yang merupakan bagian dari tata kelola universitas.
”Harapannya bisa memberi wawasan untuk mengelola kelembagaan dalam mendukung tridharma perguruan tinggi,” imbuh Sutrisna Wibawa.
Redaksi
