Program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif 2023, Sampai Puluhan Juta!

Perguruan tinggi diharapkan bisa mengikuti tuntutan revolusi industri 4.0 karena revolusi industri memberikan efek pada dunia pendidikan tinggi di Indonesia dan bahkan dunia. Sehingga, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menggelar program bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK) pada tahun 2023. 

Lewat program ini, pemerintah melalui Kemendikbud memberikan dukungan penuh kepada perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan daring yang berkualitas. Sehingga bisa meningkatkan efektivitas perkuliahan daring di masa mendatang. 

Mengenal Program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif

Program bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif merupakan program bantuan atau pendanaan kepada perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi untuk bisa menyediakan fasilitas penyelenggaraan perkuliahan daring sehingga tetap efektif. 

Secara sederhana, Program bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif adalah program pendanaan yang diselenggarakan pemerintah untuk membantu perguruan tinggi melaksanakan perkuliahan daring. Sehingga, perguruan tinggi tersebut bisa menyediakan fasilitas perkuliahan daring yang diperlukan. 

Tujuan program ini adalah untuk memastikan perkuliahan secara daring berjalan dengan lancar dan efektif agar mahasiswa bisa menyerap ilmu dan keterampilan yang ditransfer oleh dosen selama perkuliahan. 

Program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif atau PDK kemudian menjadi bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga perguruan tinggi bisa mencetak alumni yang menguasai keterampilan di dunia kerja sesuai revolusi industri 4.0. 

Dimana revolusi industri ini memperkenalkan pada berbagai keterampilan baru yang tentu dibutuhkan oleh dunia kerja di era sekarang dan di masa mendatang. Pelaksanaan PDK sendiri disebut sebagai implikasi teknis dari sejumlah teknologi terkini. 

Sebut saja seperti munculnya Content Management System (CMS), Learning Management System (LMS), Media Sosial, dan Teknologi Koresponden sebagai teknologi belajar dan pembelajaran. 

Program bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif ini sendiri bersifat kompetitif. Setiap perguruan tinggi diharapkan mengajukan proposal pengajuan sebagai penyelenggara PDK tersebut. Perguruan tinggi yang terpilih kemudian mendapatkan dukungan berupa pendanaan. 

Dalam surat edaran nomor 0650/E2/DT.00.02/2023 tertanggal 14 Februari 2023. Kemendikbud Ristek mengumumkan penawaran program, yakni Penawaran Program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif Tahun 2023. Lihat ketentuannya dan patuhi format penulisan proposalnya selengkapnya!

Baca Juga : Program BKII (Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional) 2023 Dibuka!

Besaran Bantuan dan Komponen Pembiayaan, Sampai Puluhan Juta!

Dalam program bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif, Kemendikbud Ristek menjelaskan di dalam buku panduan bahwa perguruan tinggi yang terpilih menerima program bantuan ini akan mendapatkan maksimal Rp 60 juta per proposal. 

Dana bantuan ini diharapkan bisa mendukung perguruan tinggi tersebut untuk menyediakan fasilitas dan semua kebutuhan penyelenggaraan perkuliahan daring. Selain itu, komponen pembiayaan yang terangkum oleh dana bantuan ini antara lain: 

• Jasa profesi narasumber.
• Perjalanan dinas narasumber, peserta, dan panitia.
• Belanja bahan habis pakai.
• Biaya rapat.
• Biaya lain-lain tetapi bukan belanja modal.

Dana bantuan yang disediakan ditegaskan adalah untuk mendukung implementasi program PDK dan tidak ditujukan untuk kebutuhan rutin dan investasi perguruan tinggi yang menerima dana bantuan tersebut. 

Adapun besaran di setiap komponen yang tercover dana bantuan PDK adalah disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) PMK tahun 2023 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI. Jika dana bantuan kurang, maka ditutup oleh dana internal perguruan tinggi. 

Persyaratan Prodi dan Perguruan Tinggi, Ada Kriteria Akreditasi

Tidak semua perguruan tinggi bisa menjadi penyelenggara PDK sekaligus menjadi penerima bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif tahun 2023 tersebut. Dana bantuan ini hanya diberikan kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat sebagai berikut: 

• Perguruan Tinggi pengusul proposal adalah perguruan tinggi yang berbentuk Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
• Program studi terakreditasi B/Baik Sekali atau C/Baik, dan pada Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi AIPT B/Baik Sekali atau C/Baik;
• Proposal diajukan oleh perguruan tinggi dengan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi;
• Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pendamping minimal 10% dari dana yang diajukan;
• Program Studi pengusul diwajibkan mempunyai mitra kerja sama pelaksanaan PDK bersama program studi dari PT lain, diutamakan dari wilayah 3T atau Indonesia Timur;
• Perguruan tinggi hanya dapat mengusulkan 1 proposal dari program studi yang dimandatkan;
• Program studi yang diusulkan belum pernah menerima program bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif pada tahun sebelumnya;
• Telah memiliki panduan implementasi MBKM di tingkat perguruan tinggi;
• Komitmen pimpinan Perguruan Tinggi untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, termasuk terkait implementasi PDK;
• Komitmen program studi untuk implementasi dan keberlanjutan pelaksanaan PDK bersama program studi mitra;
• Program Studi pengusul telah memiliki kerjasama dengan salah satu prodi di perguruan tinggi mitra untuk pelaksanaan PDK;
• Telah memiliki sistem manajemen pembelajaran (LMS) yang telah digunakan minimal 1 semester untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) daring;
• Telah memiliki perangkat pembelajaran (RPS daring) yang lengkap untuk mata kuliah yang diajukan;
• Tim pengusul proposal diketuai oleh Ketua Prodi/Kajur atau yang setara.

Baca Juga : Mengenal Tingkatan Akreditasi Universitas Terbaru yang Berlaku Sejak Tahun 2020

Intip Jadwal Pelaksanaan Program

Jadwal pelaksanaan program bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif tahun 2023 ini adalah sebagai berikut: 

Jadwal	Keterangan
Minggu ke-2 Februari	Pengumuman di laman dikti.kemdikbud.go.id, spada.kemdikbud.go.id
Minggu ke-4 Februari	Sosialisasi Program Bantuan
Tanggal 18 Maret	Batas Akhir Pengumpulan Proposal Usulan Program
Minggu ke-3 Maret	Seleksi Administrasi
Minggu ke-4 Maret	Seleksi Substansi
Minggu ke-3 April	Pengumuman Hasil Seleksi
Minggu ke-4 April	Penandatanganan Kontrak
Minggu ke-1 Mei	Bimtek penerima bantuan (pengusul dan mitra
Minggu ke-4 April s.d. Minggu ke-4 Juli	Pengembangan program
Minggu ke-4 Mei	Pendampingan Tahap 1
Minggu ke-4 Juni	Pendampingan Tahap 2
Semester Gasal 2023/2024	Pelaksanaan Program.
September	Monev Tahap 1
November	Monev Tahap 2
Tanggal 18 November	Laporan Kemajuan
Tanggal 11 Desember	Laporan Akhir
Tanggal 12 s.d. 14 Desember	Seminar Hasil.

Sistematika dan Format Penulisan Proposal

Proposal usulan yang didaftarkan wajib mengikuti format dan sistematika yang ditentukan. Detailnya adalah sebagai berikut: 

Adapun lampiran yang wajib disertakan antara lain: 

1. Salinan SK Akreditasi PT dan Prodi
2. Surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi minimal setingkat Wakil Rektor/Wakil Ketua;
3. Dokumen kerjasama dengan perguruan tinggi mitra
4. Dokumen panduan implementasi MBKM di tingkat perguruan tinggi pengusul;
5. Surat pernyataan/kesanggupan pimpinan Perguruan Tinggi minimal setingkat Wakil Rektor/Wakil Ketua untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, termasuk terkait implementasi PDK;
6. Dokumen Komitmen program studi untuk implementasi dan keberlanjutan pelaksanaan PDK bersama program studi mitra;
7. URL LMS perguruan tinggi pengusul.
8. Dokumen RPS dua mata kuliah yang diajukan.

Proposal yang disusun juga harus memenuhi ketentuan berikut ini: 

• Ringkasan eksekutif 1 halaman
• Halaman mulai dari BAB I sampai dengan BAB IV maksimal 8 halaman
• Proposal ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 pt dan cetak tebal).

Dokumen proposal dikirimkan atas nama perguruan tinggi dalam bentuk berkas elektronik (file) paling lambat diterima tanggal 18 Maret 2023 Pukul 17.00 WIB, dalam bentuk 1 (satu) file PDF, dengan format penamaan file:

“NamaPerguruanTinggi_NamaKetuaPelaksanaProgram_PDK_2023”. 

Dokumen diunggah pada laman SPADA Indonesia. Setiap perguruan tinggi hanya dapat mengajukan 1 (satu) proposal. 

Bagi perguruan tinggi yang ingin menjadi penyelenggara perkuliahan daring dengan fasilitas mumpuni. Maka bisa ikut berpartisipasi dalam program bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif. Ikuti prosedur pengajuan proposalnya dan jadi penyelenggara PDK yang mumpuni. 

Informasi pelatihan untuk dosen ini tidak boleh Anda lewatkan!

[UPDATE] Daftar Pelatihan Pekerti-AA 2023

Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah 2023, Terbatas untuk 50 Peserta

Pelatihan Penulisan Deskripsi Permohonan Paten 2023

Pelatihan Pekerti-AA: Apa Pentingnya untuk Dosen?