Ilmu Administrasi Negara UNY Resmi Jadi Administrasi Publik

Yogyakarta – Program Studi Ilmu Adiministrasi Negara (IAN) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) resmi berganti nama menjadi Administrasi Publik. Penggantian nama ini dilanjutkan dengan mengubah gelar akademik lulusan Administrasi Publik UNY dari Sarjana Sosial (S.Sos) menjadi Sarjana Administrasi Publik (S.A.P).

Dalam Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.16/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada UNY yang ditandatangani 29 Januari 2019 disebutkan penggantian beberapa nama program studi yang ada di lingkungan UNY. Salah satunya mengubah nama Program Studi Ilmu Administrasi Negara menjadi Program Studi Administrasi Publik.

Kepala Program Studi Administrasi Publik Drs. Argo Pambudi, M.Si mengatakan, perubahan nama dari IAN menjadi Administrasi Publik beserta gelar untuk para lulusannya sudah lama dinantikan oleh para mahasiswa dan dosen. Pasalnya perubahan nama ini menjawab beberapa persoalan, misalnya, keseragaman nomenklatur, spesialisasi gelar lulusan, dan pengembangan substansi akademis.

Gejala nomenklatur yang beragam pada program studi yang substansinya sama di Indonesia menurut Argo tidak terlalu baik untuk perkembangan prodi. ”Hal ini antara lain akan memicu munculnya masalah, yaitu pertama masalah srawung akademis atau pergaulan akademis melalui berbagai asosiasi keilmuan dan kedua, masalah akseptabilitas formal lulusan pada lapangan kerja, dan berbagai masalah derivasinya,” paparnya dilansir dari uny.ac.id.

Selain itu, permasalahan gelar lulusan juga lebih terang dengan perubahan nama ini. Selama ini di Indonesia sebutan gelar lulusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara sangat beragam. Antara lain Sarjana Ilmu Administrasi Negara (SAN), Sarjana Ilmu Politik (SIP), dan Sarjana Sosial (S.Sos). ”Seolah-olah setiap perguruan tinggi di Indonesia bebas merdeka mengeluarkan nama gelar untuk lulusan mereka tanpa memikirkan dampak negatif yang bisa ditimbulkannya. Terbitnya SK Menristekdikti ini telah mengakhiri masalah tersebut,” kata Argo.

Alasan terakhir yang membuat kabar ini menjadi kabar baik adalah kemungkinan mengembangkan substansi akademis. Di awal kemunculannya, pemilihan nama Administrasi Negara dilakukan karena belum ada kata serapan “publik” untuk menyerap istilah public administration. Para pengembang awal prodi ini pun memutuskan menggunakan istilah Administrasi Negara karena asumsi masalah publik di Indonesia lebih banyak ditangani oleh negara.

Namun seiring makin majunya zaman, semakin berkurang pula peran negara dalam penanganan masalah-masalah publik di Indonesia. Sebaliknya sektor non-negara semakin berperan dalam penanganan masalah-masalah publik. ”Maka akhirnya kata Administrasi publik lahir dan dipakai untuk menamai Program Studi Administrasi Publik di PT di Indonesia,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Dekan I FIS UNY Dr Taat Wulandari menuturkan, selain Administrasi Publik UNY sebenarnya ada beberapa prodi lain yang juga diusulkan berganti nama untuk menyesuaikan dengan nomenklatur Kemenristekdikti. Salah satunya penggantian nomenklatur dari Ilmu Sejarah menjadi Sejarah. Namun untuk saat ini SK yang turun baru untuk Administrasi Publik. Taat berharap penyesuaian nama prodi pada perguruan tinggi ini dapat membantu agar lulusan prodi yang bersangkutan dapat diterima masyarakat untuk keperluan-keperluan tertentu, contohnya melamar kerja.

Sedangkan Dekan FIS UNY, Prof. Dr. Ajat Sudrajat menuturkan penggantian nama ini adalah kewajiban untuk mengikuti nomenklatur di Permenristekdikti. Namun penggantiannya tak bisa asal karena harus menunggu petunjuk teknis dari pusat. ”Nanti dengan nama yang baru ini Insya Allah memberikan kemudahan bagi para alumni. Sehingga gelar jadi S.A.P yang menunjukkan kualifikasi di bidang Administrasi Publik di wisuda berikutnya,” kata dia.

Redaksi