Program Technology Readiness Level (TRL) yang diselenggarakan Kemenristek dikti pun mulai tampak outputnya. Sejauh ini sudah ada 3,9% inovasi riset perguruan tinggi yang berhasil mencapai tahap ke-9. Jumlah tersebut yakni sebanyak 35 inovasi riset, dari sekitar 900-an riset potensial yang ada di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Hasil riset dan pengembangan yang berada di tahap 9 dalam Technology Readiness Level artinya hasil tersebut sudah teruji dan siap diproduksi secara massal. Direktur Jenderal Penguatan Inovasi, Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jumain Appe menuturkan jumlah sebanyak 3,9 persen tersebut memang masih jauh dibandingkan potensi riset yang dimiliki perguruan tinggi.
Hasil Riset yang Masuk Tahap 9 Technology Readiness Level
“Yang sudah diidentifikasi berpotensi untuk didorong ke Industri memang 900-an. Yang sudah ada di TRL 9, memang baru 35. Namun ini adalah perkembangan yang cukup baik, mengingat pemerintah terus mengupayakan untuk hilirisasi hasil riset perguruan tinggi ke industri,” ujarnya ketika ditemui seusai Uji Coba Garansindo Electric Scooter ITS (GESITS) di Gedung Kemenristek Dikti, Jakarta, Senin, 7 November 2016.
Selain Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), perguruan tinggi lainnya yang telah memiliki hasil riset pada tahap 9 TRL antara lain UGM, IPB, ITB, UI, UNAIR, hingga UNDIP. Ke-35 hasil riset tersebut juga berasal dari berbagai bidang berbeda mulai dari teknologi, kesehatan, hingga pertanian, atau pangan.
Butuh Dukungan Lain
Meskipun telah layak produksi massal dan telah melalui proses uji coba prototype, hasil-hasil riset tersebut masih membutuhkan banyak dukungan lain. Salah satunya, dukungan regulasi yang berkesinambungan dari berbagai kementerian dan lembaga yang terkait.
Misalnya, hasil riset dan pengembangan dari ITS berupa motor listrik yang diberi nama GESITS. GESITS yang siap diproduksi massal, masih membutuhkan dukungan berbagai regulasi untuk menghadapi persaingan pasar.
Baca juga: Upaya Pemerintah dalam Hilirisasi Hasil Riset dan Pengembangan
GESITS membutuhkan regulasi seperti, misalnya regulasi SNI dari Kementerian Perindustrian. Selain itu, juga diperlukan regulasi kelayakan penggunaan motor listrik di lapangan oleh Kementerian Perhubungan. Dengan kata lain, perlu dukungan antarkementerian, tidak berhenti sampai di Kemenristekdikti saja.
Referensi:
