penyerahkan izin Prinsip Pendirian Politeknik PU kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Ruang Serba Guna Gedung Kementerian PUPR, Jakarta (27/12). (www.ristekdikti.go.id)
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mendapatkan izin prinsip pendirian Politeknik PU (Pekerjaan Umum) dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Dalam penyelenggaraannya, Kementerian PUPR bekerjasama dengan Universitas Diponegoro.
Pendirian Politeknik PU di Semarang, Jawa Tengah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga konstruksi terampil dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo agar pendidikan vokasional lebih ditingkatkan untuk mensuplai tenaga kerja terampil dan bersertifikat.
Dilansir dari www.ristekdikti.go.id dalam penyerahkan izin Prinsip Pendirian Politeknik PU kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Ruang Serba Guna Gedung Kementerian PUPR, Jakarta (27/12), Menristekdikti Mohamad Nasir mengungkapkan, menyambut baik dan mendukung inisiatif dari Kementerian PUPR untuk mendirikan Politeknik PU. Kedepan para lulusannya yang akan mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil di bidang pekerjaan umum dan konstruksi di Indonesia yang saat ini jumlahnya sangat terbatas.
”Pengajuan pendirian Politeknik PU ini merupakan langkah yang bagus untuk mensuplai tenaga kerja yang berkompeten khususnya bidang konstruksi. Lulusannya diharapkan tidak cukup memiliki ijazah, namun harus mendapat sertifikat kompetensi” ujar M. Nasir
Menteri Basuki mengatakan untuk tahap awal, Politeknik PU akan memiliki 3 Program Studi. Yakni Teknologi Konstruksi Bangunan Air, Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, dan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan. Mahasiswa Politeknik PU berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR, tenaga kerja konstruksi dan dari jalur umum. Tahun 2019 akan dimulai penerimaan mahasiswa sebanyak 50 orang setiap jurusan sehingga total 150 orang.
”Kami bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Selain itu kami juga bekerja sama dengan IHE Delft Belanda untuk penyusunan kurikulum dan tengah menjajaki kerjasama dengan Pemerintah Jepang dalam penyediaan laboratorium,” kata Menteri Basuki.
Lokasi kampus Politeknik Semarang rencananya menggunakan Balai Ujicoba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman di Tembalang, Semarang.
Sementara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR Lolly Martina Martief dalam laporannya menyampaikan saat ini industri konstruksi membutuhkan banyak tenaga kerja konstruksi. Namun demikian dari total tenaga kerja konstruksi di Indonesia sekitar 8,1 juta orang, 74% merupakan’ unskilled labour ‘dengan pendidikan di bawah jenjang SMA.
Dari jumlah tersebut baru 485.534 orang (5,97%) yang memiliki sertifikasi kompetensi. Dengan kondisi tersebut, mendesak untuk dilakukan peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi dari unskilled labour menjadi tenaga kerja konstruksi yang terampil.
”Politeknik PU memiliki keunggulan dibandingkan dengan Politeknik lainnya diantaranya adalah lulusan akan mendapatkan sertifikasi profesi level terampil, kompetensi lulusan sesuai kebutuhkan di lapangan, terdapat Kurikulum Mata kuliah khusus seperti Green Contruction, Preservasi Jalan dan Jembatan, Pengenalan Teknologi Maju, Mitigasi Keadaan Darurat (bencana), Drainasi dan Pengendalian Banjir, Peraturan Perundangan), dan keterlibatan industri konstruksi,” jelas Lolly.
Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro M. Agung Wibowo menyatakan bahwa Undip siap bekerjasama dalam pengembangan Politeknik PU sebagai institusi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0.
Turut Hadir dalam acara ini antara lain Inspektur Jenderal Widiarto, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid, Kepala BPSDM Lolly Martina Martief, Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Muhammad Dimyati, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Rini Widyantini, Sekretaris BPSDM KM. Arsyad, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja Siti Bellafolijani dan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Asep Arofah.
Redaksi
Mengecek dan menyiapkan sumber pendanaan untuk kebutuhan biaya kuliah S3 tentu perlu dilakukan jauh-jauh hari…
Dosen yang mau melanjutkan studi pascasarjana tetapi sudah berkeluarga pasti akan diselimuti kebimbangan antara apakah…
Mengacu pada aturan terbaru, proses sampai persyaratan kenaikan jabatan Asisten Ahli ke Lektor mengalami beberapa…
Dosen di Indonesia tentunya perlu memahami prosedur dan ketentuan dalam perubahan status aktif dosen di…
Kejahatan phishing data tentunya perlu diwaspadai oleh siapa saja, termasuk juga kalangan akademisi. Terutama kalangan…
Sudahkah para dosen mengetahui bagaimana cara menambahkan buku ke Google Scholar? Hal ini tentu penting…
